Pro dan kontra pansus angket TKA

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Pro dan kontra pansus angket TKA

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Tenaga Kerja Asing (TKA) masih memunculkan sikap pro-kontra di antara politisi DPR.  Di satu sisi, Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS sudah sepakat mendukung pembentukan Pansus Angket, namun Fraksi Partai Golkar menyatakan penolakannya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengemukakan, sampai sekarang sudah ada 8 orang yang telah menandatangani Pansus yang diinisiasi olehnya, termasuk Fraksi PKS dan akan menyusul fraksi lain.

“Karena masih dalam masa reses belum terkumpul, namun saya yakin akan terpenuhi syarat minimal 25 orang dari lebih dari satu fraksi,” ujar politisi Partai Gerindra itu dalam acara Dialektika Demokrasi bertema ‘Adu Kuat Pansus Angket TKA’ di Press Room Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/5/2018).

Fadli menambahkan, pembentukan Pansus adalah hal yang wajar bagi  DPR dalam menggunakan haknya. Pansus Angket adalah solusi untuk menyelidiki dan bukan persoalan oposisi atau dukungan kepada pemerintah.

“Ini adalah persoalan bangsa yang menyangkut kedaulatan Indonesia yang tidak boleh menyesal satu hari pun karena tidak mengoreksi ini. Jangan sampai seperti negara lain, begitu banyak masuk orang dan kemudian menjadi masalah sosial, budaya dan politik serta bisa memicu konflik yang tidak perlu,” tegas Fadli.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Ichsan Firdaus menyatakan tidak setuju dibentuk Pansus Angket TKA. Menurutnya, sesuai hasil rapat Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan, pihaknya melihat yang perlu diperkuat adalah pengawasan TKA sejak datang hingga bekerja di Indonesia.

“Fraksi Partai Golkar menolak Pansus Angket ini karena yang perlu adalah memperkuat pengawasan dari pusat hingga daerah,” jelas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu.

Dia mengakui ada permasalahan hadirnya TKA di Tanah Air, sehingga pihaknya mendorong dibentuk Satgas Pengawasan TKA dan di Komisi IX akan membentuk Tim Pengawas TKA. Artinya, lanjut Ichsan, persoalan TKA ini perlu diperkuat pengawasannya di lapangan.

Namun, Fadli Zon menyatakan bahwa tenaga kerja asing (TKA) yang datanya tidak terverifikasi oleh pihak terkait berpotensi menganggu aspek ekonomi, politik dan keamanan negara.

“Dari sisi ekonominya, tentu merebut jatah pekerja kita yang sedang susah cari kerja. Dari politiknya, ini juga bisa mengubah suatu konfigurasi tertentu dan mereka bisa menyalahgunakan ini untuk kepentingan yang lain. Dari keamanannya, mereka bisa masuk ke Bandara Halim Perdanakusumah dan menggali-gali informasi di instansi militer untuk kereta cepat tanpa ada izin. Jadi ini seperti negara tanpa tuan,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mendukung terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA), karena selama ini lapangan kerja di Indonesia sudah banyak dikuasai oleh buruh asing. Ia pun menggalang dukungan untuk bisa membentuk Pansus TKA, menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA.

“Menurut saya, apa yang selama ini sedang terjadi merupakan suatu kesalahan dalam melihat situasi. Situasi ketika kita membutuhkan pekerjaan, tetapi pemerintah malah memberikan pekerjaan itu pada buruh asing, jadi memperkaya buruh asing,” paparnya.

Fadli Zon meyakini bahwa upaya menggelar hak angket tersebut akan berhasil. Hal ini sebagai respons DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, mengingat banyaknya TKA yang menyerbu berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, di satu sisi, masyarakat juga masih kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.

Fadli yakin akan ada fraksi-fraksi lain yang menyusul melakukan tanda tangan terhadap usul dibentuknya pansus angket TKA ini. Jika sudah memenuhi syarat dukungan, Politisi Gerindra ini akan segera mendorong untuk dilakukan pembahasan di tingkat paripurna.

Pemerintah, lanjut Fadli diharapkan juga mampu mendengar aspirasi masyarakat terkait keresahan maraknya TKA.

“Pemerintah harus memperhatikan dan mendengarkan aspirasi kaum buruh. Khususnya keresahan terkait maraknya TKA yang datang ke Indonesia,” tuturnya.

Fadli juga menyesalkan kurangnya langkah pendataan TKA di Indonesia oleh pemerintah untuk mengetahui berapa yang ilegal dan legal, untuk mencegah terulangnya kasus TKA menjadi petani cabai. Pemerintah juga diminta untuk lebih mengutamakan pekerja lokal dan tidak memberikan perhatian khusus kepada TKA.

“Pemerintah harus memperhatikan para pekerja di dalam negeri dan jangan memberikan perlakuan khusus kepada TKA. Sehingga langkah pengetatan serta pendataan harus segera dilakukan,” pungkas Fadli.

Perpres TKA oleh pemerintah dibuat dengan alasan untuk memperbaiki iklim investasi dan memacu daya saing industri di Indonesia. Menurut pemerintah, kualifikasi TKA yang boleh masuk ke Indonesia tidak dilonggarkan, yang boleh masuk hanya tenaga kerja dengan keahlian khusus yang ketersediaannya kurang di Indonesia.

Kemenperin mencatat selama lima tahun terakhir (2013-2017) terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sektor industri dari 14,9 juta orang pada tahun 2013 menjadi 17 juta orang tahun 2017, atau rata-rata naik 512 ribu orang per tahun.

Peran sektor industri dalam menyerap tenaga kerja melonjak dari 13,54 persen pada tahun 2013 menjadi 14,05 persen pada tahun 2017.

IHSG berpeluang menguat hari ini
Membangun infrastruktur tanpa utang, pelajaran untuk Sandi dan Sri
PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS
Jokowi: Indonesia butuh kritik berbasis data, bukan pembodohan
Sandiaga ingin bangun infrastruktur tanpa utang, ini kata Fadli Zon
Fadli Zon: Tjahjo sebaiknya mundur jika tak bisa urus e-KTP
Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
Kemiskinan ditarget turun 9,5% hingga 9%
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW Kalsel dukung Jokowi, PAN: Itu realita politik lokal
Fetching news ...