PKS nilai ada kejanggalan pembatalan kenaikan BBM

REPORTED BY: Insan Praditya

PKS nilai ada kejanggalan pembatalan kenaikan BBM Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan ada kejanggalan dari pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh presiden Jokowi. Menurutnya, tidak ada koordinasi antara Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Presiden Jokowi.

"Jadi ini bagian-bagian yang menurut saya harusnya tidak tersampaikan ke publik dalam artian menteri menaikkan kemudian presiden menurunkan dengan berargumentasi yang aneh-aneh, harusnya itu dikoordinasikan di internal pemerintah," kata Hidayat saat ditemui wartawan. di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Hidayat berharap diturunkannya harga Premium oleh presiden Jokowi bukan untuk pencitraan semata menjelang Pemilu 2019. Menurutnya, banyak masyarakat yang menduga kebijakan presiden tersebut hanya pencitraan saja.

"Supaya kemudian orang tidak menduga-duga bahwa seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan, pencitraan dan sebagainya. Tapi harus betul berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia," ujarnya.

Hidayat mengatakan saat ini daya beli masyarakat memang tengah menurun. Oleh karena itu, Hidayat mengatakan kubu Prabowo-Sandi fokus pada isu ekonomi Indonesia di Pilpres 2019.

"Tapi sekarang diakui daya beli masyarakat turun, jadi menurut saya apakah ini yang kemudian membuat Pak Sekjen PDIP agar meminta pihak pak Prabowo tidak menggunakan isu ekonomi di dalam kompetisi atau kontestasi pilpres. Ini juga menjadi sangat jelas," pungkasnya.

Sebelumnya, Keputusan Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Keputusan presiden berubah dalam selang waktu 30 menit dari pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Mari rayakan 16 hari kampanye antikekerasan terhadap perempuan
Pengampunan sejati
Budiman: Pengetahuan Rocky Gerung so old, sudah kedaluarsa!
PSI usulkan debat capres dan cawapres di desa
PKB nilai Banser ingin bakar bendera HTI bukan bendera tauhid
Bamsoet pimpin peluncuran aplikasi DPR Now
DPR RI minta penjelasan parlemen Myanmar di forum internasional soal Rohingnya
PDIP: pelemahan rupiah sudah sejak Indonesia merdeka
DPR usul aturan pidana atas bea materai
PSI minta Sandiaga tidak nyinyir soal dana kelurahan
Menegakkan prinsip good governance
Selain di perguruan tinggi, PKS usul debat capres di pasar dan gedung olahraga
Fadli Zon nilai Jokowi sindir diri sendiri
Massa ingatkan KPK dengan obat anti masuk angin
Fadli Zon nilai pemerintahan Jokowi gagal
Fetching news ...